Ketika diundang oleh Badan Informasi dan Komunikasi (BIP) Partai Golkar untuk menjadi salah satu pembicara di seminar nasional mengenai e-Government, saya sempat ragu. Topik apa yang harus saya bawakan? Bukankah e-gov bukan hal baru? Apalagi selain saya, yang diundang sebagai pembicara adalah guru besar UGM, Gubernur serta Walikota. Namun karena panitia mengatakan bahwa mereka membutuhkan suara baru dari praktisi yang justru belum pernah bicara soal e-gov, saya akhirnya menyatakan setuju dan langsung melakukan riset kecil.
Hasil riset kecil itulah yang saya paparkan tadi pagi di kantor pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta.
Pertama, Indonesia secara berturut-turut masuk peringkat memalukan di kancah global. Hasil riset Universitas Waseda menunjukkan, Indonesia “dengan bangga” duduk di peringat 29 selama 2006 dan 2007, kalah dari Filipina, Brunei, bahkan Afrika Selatan!
Ada enam kriteria yang digunakan untuk pemeringkatan tersebut. Yakni Network Preparedness, Required Interface-Functioning Application, Management Optimization, Homepage /portal situation, CIO, Promotions of e-Government. Meski demikian, untuk masing-masing kategori pun Indonesia tidak masuk 10 besar.
Saya sudah banyak membaca komentar sinis bahwa e-gov itu proyek korupsi, menghabiskan miliaran rupiah tapi hasilnya hanya tampilan web yang dikerjakan asal-asalan. Maka suara itu juga yang saya sampaikan di depan kader muda Golkar. Namun karena yang mengundang adalah badan yang bertanggungjawab terhadap informasi dan komunikasi, maka saya juga menelaah e-gov dari sisi komunikasi.
Maka, hal kedua yang saya sampaikan adalah: e-gov boleh saja dibangga-banggakan oleh para gubernur atau kepala daerah, namun setelah saya riset kecil, hampir semua portal e-gov memiliki cita rasa desain yang sama! Yakni desain web generasi bahula, yang terbagi atas tiga kolom, persis desain Detikcom yang tidak berubah sejak 1998, dengan warna-warna pucat. Sangat tidak menarik untuk dipandang, apalagi dijelajahi! Maka, saya menduga (tanpa dukungan data statistik) lebih dari 70% pengunjung hengkang begitu melihat halaman pertama.
Ketiga, portal e-gov tidak mengerti bahasa komunikasi. e-Gov sesungguhnya ditujukan untuk tiga segmen yang berbeda. Yakni sesama pemerintah (G2G), penduduk (G2C) dan kalangan bisnis (G2B). Setiap segmen memiliki karakteristik masing-masing. Celakanya, e-gov Indonesia berbicara dengan bahasa yang sama kepada ketiga audience tersebut. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh pemerintah New York maupun Singapura.
Kedua pemerintahan itu tahu, bahwa masing-masing audience membutuhkan fitur dan cara komunikasi yang unik. Itu sebabnya, begitu masuk ke portal e-gov Singapura maupun New York, pengunjung disediakan menu sesuai dengan audiencenya (government, citizen & residence, business, non-residence). Begitu masuk ke masing-masing menu, Anda akan merasakan betapa banyaknya fasilitas online yang dipersembahkan untuk pengunjung. Tidak heran jika mereka berdua selalu berada di posisi satu dan dua e-gov terbaik dunia.
Maka di akhir presentasi saya berpesan kepada yang hadir di seminar itu agar mereka berperan aktif menyadarkan walikota, gubernur dan lembaga lain, jika ingin membangun e-gov yang berhasil, jangan hanya memperhatikan faktor IT, infrastruktur, tetapi juga SDM, komunikasi dan pemasaran. Singapura dan New York sudah memberikan contoh yang menawan di bidang e-gov.
Tautan:
The 3rd Waseda University World ranking on E-Government 2007
pertamaxx, pakde.. hehehe
memang gak mudah menyadarkan kalangan GOV akan pentingnya sebuah web dan interaksi mereka dan masyarakat, beberapa kasus yg saya alami langsung (sebagai developer) membuat saya mengelus dada, mereka hanya sanggup untuk membayar tapi tak mampu untuk mengurusinya.
Dan mereka kebanyakan memang hanya merujuk kepada web lain dari sisi feature, susah bagi developer untuk mengarahkan apalagi ketika dana menjadi sebuah halangan
*you know me to pak*
proyekan kenceng nih, kayaknya
Saya kira memang pemerintah belum atau tidak serius dalam program e-gov ini
hmmm…semoga saja proyek e-gov pemerintah kita tidak hanya sekedar proyek anget-anget T*I ayam yang berujung pada “penyakit” kronis stadium 4 negeri ini yaitu PENGGELAPAN DANA!
Yup proyek eGov di Indonesia kebanyakan masih berorientasi sebagai proyek untuk menghabiskan anggaran
Tidak heran jika tidak ada keseriusan dalam mengelolanya
ya, saya setuju jika website pemerintah belum memikirkan `bahasa komunikasi`..
.
btw, bayangkan betapa ruginya orang orang dipemerintahan jika berkembangnya e-gov, misalnya pengurusan ktp bisa melalui web dan `bayarnya` pake atm, dana yang masuk kesekolah2 transparant diweb beserta proposal dan alokasi dananya. hehehe, mereka rugi karena ga bisa lagi korupsi
Jangan `ngarep` orang orang dipemerintahan mau membuat konsep yang jelas tentang e-gov, kecuali dialokasikan dana yang GEDE, akan lain ceritanya, kesempatan mencaplok toh?
Jangan berpikir mereka senang dengan `kemudahan` yang diberikan oleh e-gov, karna itu akan membuat mereka BEKERJA..
Dan tambahan, jangan dikira banyak SDM dipemerintahan yang `mau` mengerti tentang komputer plus coba liat lagi gimana keadaan di pelosok, ok?
nb: hati hati mas jika diundang oleh orang-orang partai, lagi musim kampanye lho sekarang, curi start-nya itu ya begini caranya [itu melanggar hukum, bukan?!]..
duh, ada panadol ga nih, langsung `mumet` gw ngomongin soal pemerintahan ini
kalo buat webnya my-indonesia.info aja udah menelan sekian m, gimana kalo e-gov ini ya? jangan2 seluruh apbn abis buat beli laptop buat para “web developer”
#2. Mas Ray, Andre, Rezki dan pak RW.
Saya sering mendengar cerita seperti itu. Padahal dulit pemda buat e-gov banyak lho. Tapi yang menetes ke web developer langsung kok seicrit? Tanya kenapa?
#7. Mas Pengamen,
Memang betul, ada saja aparat (oknum?) pemda yang tidak senang dengan e-gov (atau layanan berbasis IT). Ada sebuah cerita, ketika implementasi KTP online, pembuatan KTP menjadi mudah dan biaya siluman lenyap. Namun, lama-lama, oknum yang biasa menerima biaya siluman itu kesal. Maka ia pun berulah, setiap kali mematikan server aplikasi KTP online tidak melalui prosedur shut-down, tapi langsung matiin dari knop server. Akibatnya, lama-kelamaan databasenya porak poranda. Nah, akhirnya pula, pembuatan KTP memakai cara lama lagi: manual. Karena balik ke cara lama, biaya siluman pun muncul kembali. Memang, database dan aplikasi berhasil di-”recover” lagi. Tapi, tak lama kemudian, sang oknum melakukan hal yang sama untuk merusaknya.
@Mr. Nukman…
Si oknum benar2 tidak profesional dan tidak terpuji… mentalitas seperti itulah yang membuat bangsa kita tertinggal di beberapa bidang khususnya IT.
Rasanya untuk memberantas hal2 seperti itu dari Indonesia seperti “Mission Impossible” yah… dibutuhkan dari pihak “Macro” alias pemerintah yang benar2 tegas.
Saya mendengar kasus lain, ada pembuatan web pariwisata pemerintah punya proyek dengan dana 2M… setelah dilihat webnya… OMG… paling max costnya paling 15-20 juta… dan cukup dikerjaan oleh freelancer 2-3 orangan… *saya lupa linknya, mungkin ada yang tahu?…
“Andy OrangeMood is Online Advertising Consultant”
sedikit berbagi…
dari sisi komunkasi, saya setuju bahwa 3 target yang berbeda dengan masing2 karateristiknya. banyak yang abai di sini bahkan terkadang hanya fokus pada satu target bahkan lebih kecil lagi, satu segment tersendiri saja.
jika ditilik lebih mendalam lagi, rupanya ada banyak faktor dalam implementasi e-Gov di Indonesia. saya rasa, bagi mereka yang pernah bergerak “didalam” tahu mengenai hal ini.
keidentikan adanya korupsi adalah satu hal, tapi ada hal lain yang lebih besar dibalik itu juga. dan terkadang juga muncul pertanyaan (sederhana?) seperti “pak, apakah saya bisa tahu berapa anggota dpr (atau dprd) yang mengakses web yang akan dibuat ini tiap harinya?”
dari sisi SDM, banyak sudah berita tentang regenerasi dan peningkatan kapasitas baik itu di level pusat dan daerah. tiap tahun selalu ada saja agenda rutin mengenai ini, entah apaun itu nama dan judulnya. masalahnya, adakah yang (benar-benar) memperhatikan level peningkatan kapasitas ini? dan apakah sesuai dengan kebutuhan?
walau bisa digeneralisir, tiap daerah juga memiliki karateristik “pembelajaran” yang berbeda. ini yang seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab pemda di level lokal tapi sering juga tidak terindentifikasi. kenapa? seringkali aktor lokal tidak terikut serta.
hehehe..kompleks juga yakk..
*senyum-senyum dulu ahhh..
Sulit mengharapkan e-gov yang baik di Indonesia. Di daerah saya, bupatinya gak ngerti apa itu komputer, apalagi internet.
Nah, ketika Pemkab lain pada bikin website, Pemkabku juga bikin. Dananya ratusan juta.
Karena ini proyek bagi-bagi duit, desain asal jadi. Developernya pakai CMS gratisan.
Berita-berita yang katanya update yang dimuat di website, asal copy paste dari situs-situs berita online.
Itu kantor bupati, punya hostspot dan dedicated server sendiri. Gak tau dipakai apa. Paling akses website-website yang……. (situ ngerti dah)
Kapan ya, e-gov bisa terwujud? Sepertinya kalau negara dikontrakkan kepada swasta, e-gov bisa segera terwujud
(Hahahaha….saking gak percayanya sama pemerintah)
E Gov oh E Gov, kebetulan saya pernah develop beberapa website kabupaten dan Komisi memang menyakitkan saya third party jadi saya kerjakan 1/2 hati kalau mau tau dana pembuatan website sebuah kabupaten mencapai 2 M iya Milyard nolnya banyak yang samapi ketangan saya 10%nya pun tidak bisa dibayangkan toh keman sisanya, jadi boleh dikata proyek ini cuma lahan untuk menggelapkan dana so saya sudah kapok ngerjain proyek pemerintah, pembayarannya telat potongannya banyak banget
ikut nimbrung ya Pak… saya dulu punya pengalaman jadi orang kecil yg ikut e-gov di kantor saya…
sebenarnya dana buat e-gov emang banyak, baik di level APBD I. APBD II, maupun APBN. semua mengucur bersama namun tidak sinron satu sama lain. yg bingung ya seperti saya, sebagai orang paling kecil.
sementara pemegang kebijakan kdg kurang berani mengambil kebijakan strategis.
dan hasilnya bisa sy bilang sampai sekarang belum bisa seperti yg diharapkan.
dan saya capek.. jadi orang kecil.. terus terang akhirnya saya pun minta pindah agar tidak mengurusi e-gov.. pusing pak… saya sedikit tau teorinya, namun saya belum mampu memberi sumbangsih.
buat internet saya pilih nyambung dial up sendiri di rumah
#9 Pak Nuk
Saya jadi inget proyek terakhir saya, dari anggaran yang diberikan sebesar 2.5m, saat tender jadi 400jt .. eh begitu deal kok cuma 20jt …
Emang patut kalo timbul pertanyaan “tak bertuan”, tanya kenapa?
Salah satu kendalanya mungkin karena memang ‘generasi tua’ yang memimpin pemerintahan nggak aware dengan urusan beginian pak nuk
urusan desain mereka gak ngurusin, apalagi komunikasi.
Kalo mau dibuatin yang keren dan unique, malah gak mau dan marah marah hahaha….
Nggak usah pemerintah yang secara umum (maaf) super kolot. Beberapa (bayangin! nggak cuma 1) client saya juga punya taste yang sama.
Dibuatkan desain yang cocok dengan segmennya, desain yang web 2.0 eee….hh malah minta dijadikan mirip website ‘baheula’ hahaha…. no comment dah kalo udah gini.
masuk mode “your wish is my command” :p
bagaimana mungkin eGov bisa jalan dengan baik kalau gaji PNS yang mengelolanya hanya seperlima atau bahkan sepersepuluh dari gaji konsultan yang mendevelop sistemnya… padahal si PNS itu juga sarjana IT lho… jadi? mendingan dia ngobjek atau keluar aja daripada serius maintain sistem yang sudah didevelop dengan dana ratusan juta bahkan milyaran itu
satu lagi, sangat sedikit pimpinan birokrasi yang memiliki visi jelas tentang eGov, jadinya ya asal ada website aja biar nggak dibilang ketinggalan zaman:)
Ini kisah nyata. Ada seorang pejabat tinggi di suatu daerah di Indonesia sedang diwawancarai wartawan,
Wartawan : “Bapak punya email?”
Mungkin pejabat itu ga tau apa itu email terus jawabnya…
Pejabat : “Dulu ada sih. Tapi sudah saya jual…”
detikinet beberapa hari yg lalu juga memberitakan kalo wapres kita, JK, pake hape cuma buat SMS sama nelpon. Sepertinya emang butuh waktu sampai yg gaptek2 itu terseleksi oleh alam dan digantikan generasi melek IT
Wah.. wah..
Memang gak semudah membalikkan telapak tangan, namun begitu krusial. Yang pasti, e-Gov yang ada sudah barang pasti harus user friendly dan juga mempunyai added value yang kiranya dapat menarik mereka yang berasal dari berbagai latar belakang.
Betul,pak. Memang pemerintah belum meng “online” diri.
Mudah-mudahan dengan adanya suntikan informasi ini, pemerinah bisa bangun dari tidurnya.
Tonton Taufik
http://www.export-import-indonesia.com
saya setuju dengan bapak… kesannya kalau melihat web gov kok kayaknya pengen cepat cepat hengkang, yang paling aku tidak suka adalah masalah design nya. kok masih itu itu saja sih… atau mending gov menyediakan sebuah sayembara untuk kalangan anak anak muda atau pebisnis untuk membuat web gov, ntar pasti bakalan menarik deh…
Pak, saya berdomisili di Jawa Timur, bisa bantu menunjukkan Web Developer yang bagus, kami dengan teman-teman di minta untuk membantu set up keuangan dan operasional untuk beberapa Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, kami butuh web desain dan pemrogaman web yang berbasis keuangan dan layanan publik, terutama pedesaan dan kepulauan, kami punya Sistim di keuangan yang akan dapat dilink dengan perbankan (I-banking), demikian terima kasih responnya, wassalam